Bandarlampung, bidiklampung.com – Diduga tidak memiliki Peraturan Perusahaan, PT. Duma Karya Burian dilaporkan ke Polda Lampung pada hari Senin (11/10/2021).
Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI) PT. Duma Karya Buryan Bandar Lampung didampingi jajaran Advokasi KC FSPMI Bandar Lampung dan PC SPEE FSPMI Lampung, mendatangi Ditreskrimsus Polda Lampung.
Kedatangan mereka untuk melaporkan PT. Duma Karya Burian terkait tindak pidana pelanggaran yang di lakukan mengenai Peraturan Perusahaan, dimana awal kejadiannya pihak pekerja meminta salinan PP namun pihak perusahaan PT. DKB bersikukuh tidak mau memberikan nya.
Saat ditemui awak media, Ketua PCEE Lampung Erick Meidiartha mengatakan bahwa jelas apa yang dilakukan oleh perusahaan ini melanggar ketentuan pasal 114 juncto 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan perselisihan hak yang berujung pada mogok kerja dan mengakibatkan terPHK sepihak 13 orang pengurus serikat pekerja PUK SPEE FSPMI PT. DKB.
“Mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja pertama kali dilakukan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 31 Juli 2021 dikarenakan belum ada itikad baik PT. DKB untuk duduk bareng menyelesai kan permasalahan yang ada,” katanya.
Lanjutnya, Mogok kerja kembali dilanjutkan pada tanggal 9 september 2021 sampai dengan saat ini.
“Segala proses sudah di tempuh termasuk laporan pelanggaran ketenaga kerjaan ke Pengawas Disnakertrans Provinsi Lampung, namun belum membuahkan hasil bahkan ada dugaan Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung tertanggal 27 September 2021, keluar dari esensi laporan yg dilakukan oleh serikat pekerja” ujar Erick Meidiartha selaku Ketua PCEE Lampung.
Sementara itu, Bidang advokasi PCEE sekaligus kuasa hukum PUK DKB Bidang advokasi PCEE sekaligus kuasa hukum PUK DKB Husni Anuar mengatakanbahwa PT. PLN (Persero) UID Lampung terkesan tutup mata terhadap permasalahan tersebut dan menutupi PT. DKB yang mengambil sebagian pekerjaan yaitu Billing Manegemen tanpa ada legalitas Peraturan Perusahaan.
“Maka setelah berkordinasi kepada semua perangkat struktural yang ada akhirnya PUK SPEE FSPMI PT. DKB bersama team advokasi sepakat melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Lampung bagian Ditreskrimsus,” jelas Husni Anuar. (*/Red)
