Bandarlampung, bidiklampung.com – Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Duma Karya Burian Bandar Lampung didampingi oleh Aep Risnandar, S.H, selaku Advokasi PP SPEE FSPMI dari Jakarta dan PC SPEE FSPMI Lampung Pada Hari Rabu, Tanggal 03 November 2021,Pukul 17.45 WIB, mendatangi Kantor Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung untuk melaporkan PT. Duma Karya Burian terkait dugaan tindak pidana kejahatan yang di lakukan oleh PT. DKB Lampung mengenai pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting).
Dimana awal kejadiannya, pihak pekerja meminta salinan Peraturan Perusahaan (PP) namun pihak perusahaan PT. DKB bersikukuh tidak mau memberikannya. Jelas apa yang dilakukan oleh perusahaan ini melanggar ketentuan pasal 114 juncto 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sehingga menimbulkan perselisihan hak yang berujung pada mogok kerja dan mengakibatkan ter PHK sepihak 13 orang pengurus serikat pekerja PUK SPEE FSPMI PT. DKB.
“PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa kejelasan prosedur dan aturan diduga merupakan tindakan balasan yg dilakukan oleh PT. DKB terhadap 13 pekerja, patut diduga juga apa yang dilakukan perusahaan merupakan upaya pemberangusan Serikat Pekerja sesuai Pasal 28 juncto 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB,” tambah Adi Putra lebih lanjut.
Mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja sudah dilakukan pertama kali pada tanggal 29 juli sampai dengan 31 juli 2021 dikarenakan belum membuahkan hasil dilanjutkan kembali tanggal 9 september 2021 sampai dengan saat ini.
“Segala proses sudah di tempuh termasuk laporan pelanggaran ketenagakerjaan ke pengawas Disnakertrans Provinsi Lampung namun belum membuahkan hasil, bahkan ada dugaan Nota Pemeriksaan 1 dan 2 yang dikeluarkan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan provinsi lampung tertanggal 27 September 2021 dan 18 Oktober 2021, keluar dari esensi laporan yg dilakukan oleh serikat pekerja” pungkas Erick Meidiartha selaku Ketua PCEE Lampung.
Saat ditemui awak media, Husni Anwar selaku bidang Advokasi PCEE sekaligus kuasa hukum PUK DKB mengatakan bahwa PT. PLN (Persero) UID Lampung terkesan tutup mata terhadap permasalahan tersebut.
“PT. DKB yang mengambil sebagian pekerjaan yaitu Billing Managemen tanpa ada legalitas Peraturan Perusahaan,” ujarnya kepada awak media.
Lanjutnya, maka setelah berkordinasi kepada semua perangkat struktural yang ada akhirnya PUK SPEE FSPMI PT. DKB bersama tim advokasi PCEE Lampung dan PPEE FSPMI yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum SPEE FSPMI Hi. Abdul Bais.
“Kami sepakat melaporkan permasalahan tersebut ke Polresta Bandar Lampung,” tegasnya.
Pada saat pelaporan Adi putra yang didampingi Aep Risnandar S.H selaku kuasa hukum dari Pimpinan Pusat SPEE FSPMI diterima laporannya dengan nomor LP/B/2469/Xl/2021/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG dan langsung di lakukan proses BAP oleh penyidik Polresta Bandarlampung terkait dugaan tindak pidana kejahatan Union Busting.
“Pihak kepolisian kooperatif dalam menindak lanjuti laporan dugaan tindak pidana Union Busting yang dilakukan PT. DKB, selanjutnya proses hukum kita serahkan kepada penyidik Polresta Bandar lampung dan berharap kepolisian bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut,” ujar Aep Risnandar dalam menutup konferensi pers tersebut
(SHW)
